Sambutan Kepala Sekolah
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya oleh Kasih dan Karunia Nya akhirnya Website sekolah ini dengan alamat www.smkn1-bitungg.sch.id dapat kami perbaharui. Kami mengucapkan selamat datang di Website kami Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bitung yang saya tujukan untuk seluruh unsur pimpinan, guru, karyawan dan siswa serta khalayak umum guna dapat mengakses seluruh informasi tentang profil, aktifitas/kegiatan serta fasilitas dan media pembelajaran digital tentunya.
Kami selaku pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih kepada tim pembuat Website ini yang telah berus...
Read MoreBerita Terkini
Guru dapat melihat langsung data pribadinya dalam sistem Dapodik yang dimasukkan oleh operator sekolahnya. Mereka dapat membuka laman Info PTK dan memeriksa apakah data yang sudah masuk dalam sistem Dapodik benar atau salah. Jika ada kesalahan data,
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kerta
Diinformasikan Siswa Penerima Beasiswa TABUNGANKU Tahap 2 Tahun 2015.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini sedang mematangkan mekanisme penilaian kinerja guru (PKG) yang komprehensif. PKG merupakan tindak lanjut dari uji kompetensi guru (UKG) dalam rangka menghasilkan potret kompetensi guru.
Uji Kompetensi Guru (UKG)
Daftar Peserta UKG Tahun 2015 di SMK Negeri 1 Bitung
Penerima BSM/PIP TAHAP 6
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud saat ini tengah melakukan persiapan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk semua guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dirjen GTK Sumarna Surapranata
Selain peserta pelajar dari Kota Bitung, lomba marching band ini turut diikuti oleh peserta dari SMP Kristen Yobel Kema Kabupaten Minahasa Utara.
Awal tahun 2017 nanti merupakan batas akhir pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi. Karena itu, terhitung mulai 1 Januari 2017, pemerintah provinsi harus siap melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah










