Pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulut Asiano Gamy Kawatu SE MSi, langkah ini kemudian telah ditindaklanjuti melalui pendataan sekaligus melakukan validasi data personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta administrasi atau dokumen (P3D). "Secara umum, proses verifikasi sudah tuntas dan tidak ada masalah. Jadi tinggal menunggu berita acara penyerahan P3D pada bulan Oktober mendatang," ungkap kadis, Kamis (25/08).