Nota Kesepahaman antara Kemendikbud dengan Lemsaneg ditandatangani langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dan Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi di Gedung Ki Hadjar Dewantara Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa pagi, (7/3/2016). Kedua pihak menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

“Sudah waktunya Kemendikbud meningkatkan keamanannya dalam hal persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pengamanan UN (berbasis komputer) bisa dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan UN yang akan kita laksanakan April,” ujarnya usai acara penandatanganan.

 

Ia mengatakan, kerja sama tersebut merupakan inisiatif Kemendikbud untuk bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang bertujuan mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, teratur, berkesinambungan, dalam pengamanan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kemendikbud. Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ia juga menjalin kerja sama dengan Lemsaneg dalam hal pengamanan ijazah para lulusan UMM untuk mencegah pemalsuan ijazah. “Jadi kalau sekarang Kemendikbud bekerja sama dengan Lemsaneg,  sudah ada bukti nyata pengalaman saya dengan UMM,” katanya.

 

Kepala Lemsaneg, Djoko Setiadi mengatakan, Lemsaneg menyadari betapa penting dan strategisnya peranan Kemendikbud dalam usaha mencerdaskan generasi bangsa. Karena itu, Lemsaneg mengapresiasi inisiatif Kemendikbud yang dinilainya sebagai langkah tepat untuk bekerja sama dengan Lemsaneg dalam pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. “Kami nilai ini tepat diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, misalnya dalam penyelenggaraan ujian nasional (berbasis komputer),” katanya.

 

Djoko menuturkan, penyelenggaraan UNBK dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Langkah dukungan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi itu salah satunya dengan menerapkan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. “Sehubungan dengan UNBK, hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah adanya aspek teknologi yang dimanfaatkan secara penuh. Lemsaneg berharap dapat ikut berkontribusi mengawal kesuksesan program ini (UNBK), khususnya pada konteks pengamanan teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Djoko.

 

Selain menyepakati pemberian perlindungan keamanan terhadap implementasi sistem ujian nasional, ruang lingkup kerja sama Kemendikbud dengan Lemsaneg juga meliputi pemberian perlindungan keamanan melalui implementasi sertifikat elektronik; penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; penelitian dan pengembangan di bidang persandian; dan penggunaan, peningkatan, dan pengembangan sumber daya.